JENEPONTO.- Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kab. Jeneponto, Siti Meriam melalui kegiatan cofee morning, Senin 14 September 2020 di Ruang Pola Panrannuangta melaporkan terkait hasil pelaksanaan coaching clinic terhadap  dokumen-dokumen pendukung penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di sejumlah OPD dalam lingkup Pemkab Jeneponto.  "Kami laporkan kepada pimpinan bahwa tim SAKIP telah berkunjung ke OPD sampel penilaian SAKIP sejak tanggal 8 hingga 12 September 2020. Ada 12 OPD yang menjadi sampel dan  telah dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai dokumen dan saat ini dalam proses review oleh Inspektorat Jeneponto", ujarnya.

Dijelaskannya pula bahwa ke-12 OPD ini akan mengikuti evaluasi atau coaching implementasi SAKIP dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB melalui presentasi oleh masing-masing Kepala OPD, yang sebelumnya diawali oleh presentasi SAKIP Pemkab Jeneponto oleh Bapak Bupati,  dan direncanakan akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 September 2020 di Makassar.  

Sekda Jeneponto, Syafruddin Nurdin selaku Ketua Tim SAKIP Pemkab Jeneponto menambahkan bahwa seluruh Kepala OPD akan didampingi oleh masing-masing Kasubag Perencanaan bagi yang menjadi sampel. "Saya berharap agar para Kepala OPD yang menjadi sampel ini dapat mempersiapkan diri dengan prima untuk tampil presentasi. Kita sinergi dengan baik agar SAKIP kita dapat meraih predikat penilaian yang lebih baik lagi", harapnya.

Sebagai rangkaian acara ini dilakukan pula penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja oleh Bupati Jeneponto dengan para Kepala OPD sebagai bagian dari dokumen pendukung SAKIP.

Adapun ke-12 OPD sampel tersebut adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)

2. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5. Dinas Ketahanan Pangan

6. Dinas Perikanan dan Kelautan

7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

8. Dinas Perhubungan

9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

10. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

11. Dinas Pariwisata

12. Dinas Kesehatan