Jeneponto, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, tengah merajut ikhtiar cinta yang sempurna. Bukan kisah asmara sepasang kekasih, melainkan ikhtiar antara pemerintah dengan rakyatnya. Kisah ini terjalin dalam sebuah forum koordinasi yang hangat, di mana informasi publik menjadi bahasa pemersatu.
Muasalnya karena dalam era digital yang semakin terbuka, informasi menjadi komoditas yang sangat berharga. Masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, karena di tengah derasnya arus informasi, keterbukaan menjadi jembatan emas untuk membangun kepercayaan publik.
Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kehumasan tingkat Kabupaten Jeneponto yang digelar oleh Dinas Kominfo Jeneponto pada 13-15 Desember 2024 di Royal Bay Hotel Makassar.
Acara yang dihadiri oleh peserta dari setiap OPD, Humas Forkopimda, perwakilan media, dan kelompok informasi masyarakat ini menjadi ajang silaturahmi dan diskusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dengan menghadirkan narasumber Subhan Joer dari Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Armawih A. Paki Kepala BPKAD, Maskur Kepala Inspektorat, Faisal Palapa Direktur Fajar News dan Maizzul seorang Praktisi Kehumasan.
Pj. Bupati Junaedi dalam sambutannya saat membuka acara ini menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga merupakan investasi untuk membangun kepercayaan publik. “Dengan memberikan akses yang mudah terhadap informasi yang benar dan akurat, kita telah membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
"Ini juga sebagai wujud pemerintahan yang transparan dan akuntabel".
Peserta forum juga membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan informasi publik, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sistem manajemen informasi yang belum terintegrasi, hingga masih adanya resistensi dari beberapa pihak untuk membuka informasi.
Kadis Kominfo, Sulaeman Natsir mengungkapkan,keterbukaan informasi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif.
"Informasi yang produktif akan membangun citra positif pemerintah daerah. Manfaatkan media kehumasan dan media sosial yang ada ,".
Forum ini pun menghasilkan beberapa kesepakatan penting, diantaranya meningkatkan kapasitas PPID melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, dan pembiayaan operasional sehingga diharapkan PPID dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih baik.
Pengembangan portal informasi yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi publik, serta pemanfaatan media sosial sebagai salah satu wadah diseminasi informasi.
Forum ini menyepakati pula pentingnya meningkatkan kolaborasi antar instansi untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi publik.
Peserta juga dilatih menulis, membuat press release.
Harapan ke depan, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, forum ini dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel, karena keterbukaan informasi bukan hanya sekedar slogan, namun harus menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Informasi dan komunikasi yang terbuka dan jujur bagaikan bisikan cinta yang membangun hubungan harmonis, yang mengalir bebas seperti embun pagi, menyegarkan dan menghidupkan setiap sudut kehidupan masyarakat.
(*)
