Berita terkini

“Sejarah Baru; Ranperda APBD Kab. Jeneponto T.A. 2019 Disahkan Lebih Cepat”

29/11/2018

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Jeneponto, Kamis (29/11/2018). Hal ini merupakan sejarah baru bagi daerah ini, karena 10 tahun terakhir APBD tersebut belum pernah disahkan lebih cepat dari biasanya (Bulan Nopember). Oleh karena itu Bupati Jeneponto, Pimpinan dan segenap Anggta DPRD serta jajaran Pemerintahan sangat menyambut baik momentum ini sebagai sebuah langkah maju dan afirmatif.

Dan berikut point-point penting yang disampaikan oleh Bupati, Iksan Iskandar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan di hadapan Rapat Paripurna DPRD tersebut;secara pribadi serta atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Jeneponto, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang memberikan dukungan dan kerjasama yang baik sehingga proses pembahasan sampai pada persetujuan ranperda tentang APBD T.A. 2019 dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan sejarah baru yang kita capai bersama, antara legislatif dan eksekutif sebagai langkah awal yang baik dalam tahapan pembangunan daerah untuk terwujudnya masyarakat jeneponto yang lebih sejahtera.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa tahun anggaran 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD periode 2019-2023 sekaligus sebagai tahun transisi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan APBD perlu diprioritaskan pada program yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi-misi pembangunan daerah yaitu JENEPONTO SMART 2023. Smart dalam arti Jeneponto berdaya saing, maju, religius dan berkelanjutan, serta mampu mewujudkan Jeneponto Smart Regency.

“Tentunya penyusunan APBD 2019 ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2018, yang berdasarkan pada prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Tepat waktu sesuai tahapan, dan jadwal yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan, serta transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD, serta partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum”, tambah Bupati.

Dalam siding paripurna tersebut, Bupati, Iksan Iskandar juga memaparkan gambaran umum rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2019 sebagaimana yang telah setujui pada rancangan perda APBD, antara lain; pendapatan daerah secara total direncanakan sebesar 1 trilyun 402 milyar 923 juta 255 ribu rupiah. yang bersumber dari: pendapatan asli daerah (pad) direncanakan sebesar 140 milyar 833 juta 400 ribu rupiah. Dana perimbangan direncanakan sebesar 1 trilyun 49 milyar 790 juta 705 ribu rupiah yang merupakan penetapan atas rincian dana transfer dari pemerintah pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus fisik dan non fisik, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 212 milyar 299 juta 150 ribu rupiah, yang telah memuat rencana penerimaan alokasi dana bos satuan pendidikan negeri, dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana desa dan bantuan keuangan dari provinsi untuk jaminan kesehatan yang terintegrasi pada JKN dan JKD. Selanjutnya belanja daerah direncanakan sebesar 1 trilyun 402 milyar 923 juta 255 ribu rupiah, yang terdiri dari :belanja tidak langsung sebesar 735 milyar 814 juta 372 ribu 230 rupiah, yang telah memuat alokasi gaji dan tunjangan, gaji ketiga belas, tunjangan hari raya ASN, Kepala Daerah dan DPRD, serta alokasi gaji untuk kebutuhan CPNS termasuk pula alokasi untuk TPP yang pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 60 milyar rupiah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Belanja langsung direncanakan sebesar 667 milyar 108 juta 882 ribu 770 rupiah yang akan membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian komposisi rencana penerimaan pendapatan dan belanja daerah tersebut, diakumulasikan total APBD Kabupaten Jeneponto T.A 2019 sebesar 1 trilyun 402 milyar 923 juta 255 ribu rupiah.

“Tentunya dengan jumlah APBD tersebut kita harapkan bersama tercapai output dan outcome keberhasilan pembangunan melalui terjalinnya hubungan kerjasama yang harmonis, dinamis antar semua stakeholder dengan komitmen meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Jeneponto secara berkelanjutan”, jelas Bupati.

.Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan bahwa salah satu langkah optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah merampungkan 4 buah Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah dan telah disampaikan ke Sekretariat DPRD untuk dibahas bersama anggota DPRD, dan Bupati berharap agar dapat diagendakan tahun ini untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan, agar nantinya pada tahun 2019 sudah dapat dilaksanakan dengan efektif.

 “Terkait kebijakan belanja daerah T.A. 2019, kita berupaya memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal dan pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan. demikian pula, kita telah alokasikan anggaran yang cukup untuk mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh (universal health coverage) bagi seluruh masyarakat jeneponto. sehingga pada tahun 2019 tidak ada lagi masyarakat jeneponto yang tidak mendapatkan fasilitasi jaminan kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan, pada tahun 2019 kita telah meningkatkan alokasi anggaran kelurahan dari 62 juta 400 ribu rupiah  menjadi 500 juta perkelurahan”, j Bupati.

Semoga dengan percepatan pengesahan Ranperda APBD 2019 ini, yang merupakan sejarah baru di Jeneponto menjadi pertanda kemajuan di awal periode pemerintahan, yang rencananya Iksan Iskandar dan Paris Yasir akan dilantik pada 31 Desember 2018 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto periode 2018-2023. [*]

 (J@y)